FENOMENA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Perekonomian di Indonesia menjadi semakin memburuk , sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 , krisis ekonomi itu pun juga membuat kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia ikut memburuk.Setelah terjadinya krisis tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tidak pernah mencapai angka 7 sampai 8 persen. Padahal, pada dasarnya masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Jika keadaan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut baik , maka tentu saja kondisi ketenaga kerjaan juga menjadi ikut membaik, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja . Setiap pertumbuhan ekonomi mencapai angka satu persen, maka nantinya tenaga kerja yang akan terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mencapai 3 sampai 4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja di Indonesia , sementara para pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun.
B. Perumusan Masalah
1. Perkembangan Perkonomian Indonesia
2. Faktor-faktor yang harus diwaspadai Indonesia ditahun 2011
3. Enam Keajaiban Ekonomi RI ditahun 2010
4. Gambaran Umum Masalah Perekonomian Di Indonesia
5. Beberapa Permasalahan Ekonomi
C. Tujuan
BAB II
PEMBAHASAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Setiap pulau-pulau yang ada Indonesia memiliki keanekaragan hayati serta sumber daya alam yang banyak. Namun, banyak masyarakatnya yang tidak bisa mengolah sumber daya alam tersebut, sehingga Indonesia masih mengandalkan negara lain untuk mendapatkan kebutuhan negara. Akibatnya, perekonomian Indonesia kurang berkembang, karena negara Indonesia lebih sering melakukan impor dari negara lain. Walaupun demikian, Indonesia masih dapat menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia yang tidak terlalu terkena dampak yang besar pada saat krisis ekonomi global tahun 2008. Indonesia pun mulai dipercaya oleh negara-negara barat untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi dunia. Indonesia pernah diundang pada saat pertemuan G-8 serta termasuk sebagai anggota G-20. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai pengaruh yang cukup besar didunia.
Selama 5 tahun terakhir Indonesia mulai membenahi diri untuk kearah perekonomian yang lebih baik. Indonesia sudah bangun dari mimpi buruk yang berkepanjangan. Saat ini perekonomian Indonesia sudah semakin baik dari yang sebelumnya. Hal itu tidak lepas dari sosok presiden SBY, selama presiden SBY menjabat sebagai presiden pada tahun 2004, perekonomian Indonesia mulai berubah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat beliau telah merubah perekomian Indonesia yang lebih baik. Namun, untuk merubah itu semua Presiden tidak dapat bekerja sendiri, karena banyak sosok-sosok yang telah membantu Presiden agar perekonomian negara ini semakin baik.
Pada saat presiden SBY menjabat sebagai presiden, beliau telah membuat kebijakan yang kontroversi yaitu naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak), dari harga Rp.2.500 menjadi Rp.4.500, bahkan sempat diposisi Rp.6.000, karena pada saat itu harga minyak dunia melambung tinggi. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan juga presiden membuat kebijakan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin, namun kebijakan ini tidak berjalan dengan lancar, karena pembagiannya tidak merata. Presiden juga mulai memberantas korupsi, karena masih banyak para koruptor yang belum diberantas yang telah mengambil hak rakyat serta merugikan negara. Kebijakan tersebut mendapat respon yang positif dimata masyarakat. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pun menunjukkan kearah yang baik. Kurs rupiah pada saat itu mulai stabil yaitu berkisar antara Rp.8.900 – Rp.9.250. Tingkat inflasi pun mulai menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Serta pendapatan perkapita Indonesia mulai menanjak naik, itu membuktikan bahwa pemerintah sedikit demi sedikit telah berhasil mencapai tujuannya.
Ditahun 2011 ini, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara kaya seperti Amerika dan negara-negara eropa, karena Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, yaitu Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar didunia, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang produktif sehingga dapat mempercepat pembangunan negara. Sebagaimana Negara-negara maju didunia yang dapat memanfaatkan SDMnya sehingga mempercepat pembangunan negaranya. Hal itu juga harus didukung dengan pendidikan yang layak bagi masyarakat agar dapat bersaing dengan negara lain. Karena dinegara lain pendidikan sangat penting sekali untuk menunjang kehidupan yang lebih baik lagi. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperhatikan sektor riil, karena sektor riil begitu menjanjikan untuk kemajuan negara. Negara ini bisa menjadi Negara kaya apabila para pemerintah sebelumnya benar-benar mempunyai kebijakan yang tepat untuk negara serta tidak mementingkan kepentingan sendiri dan golongan melainkan kepentingan masyarakat diseluruh Indonesia.
Pada saat ini Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup baik contohnya seperti cadangan devisa yang begitu besar , ekspor negara yang cukup tinggi, kurs rupiah yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu sekitar 6 % dan juga kenaikan investasi dalam negeri. Akan tetapi, apa yang telah diraih oleh pemerintah saat ini harus dijadikan sebagai acuan untuk ditahun kedepannya, agar pemerintah dapat lebih mensejahterakan rakyatnya.
Faktor-Faktor Yang Harus Diwaspadai
Ada tiga faktor yang harus diwaspadai pada perekonomian nasional di tahun 2011. Pertama adalah ancaman krisis likuiditas. Ketika pasar modal mengalami stagnansi pada suatu titik tertentu, para pelaku pasar cenderung akan melakukan aksi ambil untung yang menyebabkan arus dana keluar menjadi besar. Sementara undang-undang jaring pengaman sektor keuangan yang salah satu tujuannya untuk mengantisipasi permasalahan ini belum disetujui DPR. Undang-Undang tersebut, antara lain dapat menjadi landasan peraturan yang sah manakala terjadi situasi dimana aliran dana keluar begitu besar. Misalnya karena clearing nasabah di sebuah bank sehingga Pemerintah perlu menyiapkan dana talangan. Contoh lain yang juga harus diantisipasi adalah jika terjadi kondisi dimana Pemerintah tidak memiliki alokasi dana yang cukup sementara harus melaukan buyback terkait Surat Utang Negara (SUN) yang telah dijual kepada masyarakat.
Untuk menangani ancaman masalah likuiditas di atas, undang-undang jaring pengaman sektor keuangan perlu segera disetujui DPR. Jika sudah disetujui, perlu kerja sama yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Di samping itu, kontrol devisa juga mutlak dilakukan Pemerintah. Kurangnya kontrol terhadap dana yang keluar dan masuk mengakibatkan kalangan dunia usaha menjadi kurang tertarik karena tidak adanya range dalam menentukan nilai tukar rupiah.
Faktor kedua yang harus diantisipasi adalah kurang optimalnya pertumbuhan di sektor riil. Hal ini bisa terjadi apabila Pemerintah hanya memanfaatkan momentum masuknya capital inflow yang deras hanya untuk sektor pasar modal. Dari situ, pertumbuhan di sektor riil bisa kurang optimal karena keuntungan hanya dinikmati kalangan tertu yang “bermain” di lantai bursa.
Faktor ketiga adalah inflasi. Problema energi dan pangan internasional sedikit banyak berpengaruh pada tingkat inflasi dalam negeri. Negara-negara maju di Amerika dan Eropa saat ini cenderung mengalami musim dingin yang lebih panjang sehingga membutuhkan pasokan energi yang lebih besar. Dengan kondisi demikian, Pemerintah perlu menentukan antisipasi kebijakan yang akan diambil, misalnya apakah subsidi BBM akan dikurangi atau tidak. Sementara itu, terkait masalah pangan, Pemerintah juga dianjurkan untuk melakukan langkah antisipasi. Sebagai negara maju, China sudah menyiapkan stok pangan dalam negeri besar-besaran sejak 2-3 tahun yang lalu.
Enam Keajaiban Ekonomi RI ditahun 2010
Pertama, per akhir November 2010, IHSG melonjak 39% atau 46% dalam dolar AS dibanding awal tahun. Kenaikan tertinggi sekawasan setelah Thailand. Pada periode yang sama, ABTRINDO sebagai indeks harga surat utang negara naik 21,9%.
Kedua, arus masuk modal asing meningkat tercermin dari posisi kepemilikan asing di dalam surat utang negara yang mencapai Rp 191,2 triliun per 30 November 2010. Angka ini melonjak dari Rp 108 triliun akhir Desember 2009. Lonjakan ini menurunkan yield SUN 10 tahun pada periode tersebut dari 10,9% menjadi 7,6%.
Ketiga, meski ikut terseret krisis fiskal Eropa, kurs rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun nampak stabil pada kisaran 9000 atau menguat 4%. Menarik dicermati bahwa penguatan rupiah tidak sebesar mata uang regional lainnya yang membuka peluang ekspor Indonesia tetap kompetitif.
Keempat, meski sempat melonjak akibat kenaikan harga pangan, laju inflasi tahunan November 2010 mencapai 6,3%. Angka ini lebih rendah ketimbang rata-rata sepuluh tahun terakhir yang berkisar 8,3%.
Kelima, terkendalinya rupiah dan kelebihan likuiditas memungkinkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tetap 6,5% sejak Desember 2008.
Keenam, yang menggembirakan adalah kestabilan makroekonomi itu juga diikuti oleh pertumbuhan sejumlah indikator bisnis utama yang menegaskan percepatan pemulihan ekonomi.
Perekonomian Indonesia memang sudah menunjukkan kearah yang lebih baik. Namun masih banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah dibidang lainnya, agar Indonesia dapat berdiri kokoh diantara negara-negara lain. Apapun yang terjadi di Indonesia, di negara yang saya cintai ini. Saya akan tetap bangga dengan Indonesia karena Indonesia tidaklah sejelek dan seburuk yang dibayangkan, masih banyak hal-hal yang menarik dan bagus yang dimiliki oleh negara Indonesia.
Beberapa Permasalahan Ekonomi Indonesia
Beberapa yang masih muncul saat ini dijadikan fokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: (i) investasi, (ii) ekonomi makro dan keuangan, (iii) ketahanan energi, (iv) sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, (v) pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (vi) pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, (vii) infrastruktur, dan (viii) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Analisis singkat atas kondisi ke-delapan bidang yang menjadi paket kebijakan ekonomi tahun 2008-2009 adalah sebagaimana berikut ini:
1. Iklim investasi
Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 34.878,7 miliar (34,88 triliun Rupiah). Sedangkan realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US$. 10.349,6 juta (US$ 10,34 milyar).
Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat.
Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat.
2. Kebijakan ekonomi makro dan keuangan
Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisit APBN masih dapat ditolerir sampai angka 3% (berdasarkan golden rule) . Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas 15 Agustus 2008). Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskal yaitu (i) Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir. (ii) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu. (iii) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. (iv) Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.
3. Kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian
Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat (welfare). Sejauh ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negatif (negative externalities) terhadap lingkungan berupa penggundulan hutan penghancuran bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian, walau banyak kemajuan yang dicatat Indonesia masih mengimpor beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada tahun 2009, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.
4. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dengan (i) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. (ii) Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. (iii) Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM) dengan (i) Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM. (ii) Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan (i) Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. (ii) Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan. (iii) Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM. (iv) Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasi dengan (i) Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. (ii) Menyusun kebijakan di bidang UMKM.
5. Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN.
Sebagai anggota penting ASEAN Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Beberapa langkah ke depan adalah (i) Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas (ii) Komitmen AEC untuk Arus Jasa
Secara Bebas (iii) Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas (iv) Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas (v) Komitmen AEC untuk Arus Tenaga
Kerja Terampil Secara Bebas (vi) Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (vii) Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif (viii) Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Secara Bebas (iii) Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas (iv) Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas (v) Komitmen AEC untuk Arus Tenaga
Kerja Terampil Secara Bebas (vi) Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (vii) Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif (viii) Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
6. Infrastruktur.
Sebagaimana disinggung di depan, kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.
Sebagaimana disinggung di depan, kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.
7. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.
Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru. Kala itu program transmigrasi berjalan dengan sangat gencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi berjalan baik tapi di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan program transmigrasi berjalan lumayan. Paska krisis, program transmigrasi kelihatannya mati suri atau sudah hampir tidak lagi terdengar gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan mengatur daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk mengatur datangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusat dengan daerah menyangkut masalah
Gambaran Umum Masa Perekonomian Di Indonesia
yaitu terbagi dalam beberapa babak, pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia amat terpuruk, inflasi yang sangat tinggi pada masa itu disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Semakin beragam dan banyaknya mata uang tersebut menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di Indonesia. Pada masa itu ditetapkan nilai mata uang rupiah jepang Rp 100 adalah sama dengan Rp 1 mata uang ORI.
pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu variabel penting untuk menghitung prestasi ekonomi suatu negara karena kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun atau membandingkan tingkat perekonomian dengan negara lain, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, serta sebagai tolok ukur evaluasi kebijakan ekonomi yang harus dilakukan. Konsep pendapatan nasional di antaranya adalah (1). Produk Domestik Bruto, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. (2). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun. (3). Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat Sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. (4). Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. (5). Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi Pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila terjadi kenaikan output perkapita. Untuk mencapai kenaikan output per kapita tidaklah mudah terutama bagi negara yang jumlah penduduknya tinggi seperti Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk tiap tahun menyebabkan naiknya kebutuhan konsumsi sehari-hari, untuk itu kenaikan jumlah pendapatan mutlak diperlukan, sehingga harus diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah.
Penyebab kenapa pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah dibandingkan negara ASEAN adalah karena sangat tingginya jumlah penduduk sedangkan pendapatan rata-rata penduduk masih rendah. Bahkan kebanyakan warga negara masih belum mempunyai penghasilan yang tetap atau tergolong sebagai pengangguran. Dari pengertian pendapatan per kapita itu sendiri yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.
Dalam perekonomian Indonesia tidak lepas dari perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam perdagangan luar negeri dikenal ekspor dan juga impor. Di kalangan internasional Indonesia telah tergabung dalam perdagangan bebas. Perdagangan bebas yaitu tidak adanya hambatan buatan antar individual-individual atau perusahaan-perusahaan antar negara dalam melakukan perdagangan. Seiring berjalannya waktu dalam perdagangan bebas, maka Indonesia dituntut untuk lebih fleksibel dalam kuantitas dan meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan negara lain.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi terutama bahan makanan. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan sangat berkembang dengan baik. Di daerah Jawa yang memiliki tanah dan iklim yang mendudkung tumbuh berkembangnya sektor pertanian menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Padi bahkan sudah menjadi komoditas ekspor Indonesia yang mendunia, begitu juga dengan apel Malang yang merambah pasar luar negeri.
Kebijakan yang rencananya akan segera dikeluarkan tersebut sekaligus bertujuan melindungi dan memajukan kemakmuran tanaman pangan di Indonesia :
· berpengaruh karena Indonesia harus melakukan impor MIGAS untuk memenuhi kebutuhan MIGAS dalam negeri sebesar 540 ribu barel/hari. Sedangkan APBN defisit sebanyak $20,20 sebagai selisih atas harga migas dalam negeri dengan harga migas yang di luar negeri. Atas impor migas yang dilakukan Indonesia tersebut APBN defisit atau berkurang sebesar $10.908 /hari atau Rp.109.080.000,00/ hari.
· berpengaruh pada impor BBM, karena untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri tidak cukup hanya dengan produksi dalam negeri saja, sehingga Indonesia harus melakukan impor migas.
· jumlah yang harus dibayar pemerintah dalam memenuhi kebutuhan migas di adalah sebanyak $.85,20/ barrel atau Rp.85.200.0000,00/barrel. Jadi jika Indonesia mengimpor sebesar 540 ribu barrel/hari maka jumlah yang harus dibayar Indonesia adalah sebesar $.46.008 /hari atau Rp.460.080.000,00/hari.
· subsidi yang di berikan pemerintah yaitu sebesar selisih antara jumlah harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri yaitu 85,20 - 65 = $20,20/barrel. Dari hasil tersebut kemudian di kalikan dengan jumlah impor migas yang diperlukan yaitu sebesar 540.000 barrel x $20,20 = $ 10.908.000. jumlah itu setara dengan Rp 109.080.000.000 sesuai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar saat itu.
PENUTUP
I. Kesimpulan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Setiap pulau-pulau yang ada Indonesia memiliki keanekaragan hayati serta sumber daya alam yang banyak. Maka perekonomian Indonesia kurang berkembang, karena negara Indonesia lebih sering melakukan impor dari negara lain.
Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikan fokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: (i) investasi, (ii) ekonomi makro dan keuangan, (iii) ketahanan energi, (iv) sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, (v) pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (vi) pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, (vii) infrastruktur, dan (viii) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.